Jurnal Dua Karunia

Journal for my generation, for my children and their generation


Leave a comment

Kecendrungan Peningkatan Transaksi Online

belanja-online

Proses bisnis/sosial jaman sekarang sudah berbeda dengan jaman dahulu.  Sekarang dengan beberapa sentuhan jari saja, transaksi bisnis sudah bisa terlaksana tanpa perlu bertatap muka dengan kolega bisnis. Alat yang menjadi bagian penting dari transaksi itu adalah kartu elektronik, semenjak dari dekade 1990-an, kartu ATM dan kartu kredit ditawarkan oleh banyak bank  sebagai solusi untuk pengambilan uang tunai dari bank secara cepat. Kemudian jika kita melompat jauh ke dekade sekarang, boleh dibilang kita mulai jarang memegang banyak uang tunai dan bertransaksi secara tunai. Kartu elektronik tersebut dipercaya sebagai alat tukar dalam transaksi menggantikan uang tunai. Boleh dibilang transaksi dalam bentuk uang tunai  hanya dilakukan ketika melakukan transaksi dalam nilai kecil. Pada dekade sebelum 1990-an mungkin belum terbayang oleh orang  banyak jika suatu saat nanti uang kertas berlembar-lembar serta uang koin  yang biasa dipakai untuk bertransaksi akan digantikan oleh kartu plastik kecil.  JIka dahulu kita sering mendengar sebutan untuk orang kaya adalah “si Tuan/Nyonya berkantung tebal” karena demikian banyaknya uang yang dibawa di dalam kantung atau dompetnya,  sekarang dengan adanya kartu elektronik kantung si tuan akan sedikit menipis walaupun kekayaannya semakin meningkat.

Continue reading

Advertisements


Leave a comment

Kepentingan Sistem Informasi Desa

1_TAMPILAN STTISTIK SIMACEM

 

Semangat Otonomi dan Undang-undang Desa

Bermula dari semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya, semangat ini kemudian mewujudkan UU 22/1999 dan UU 32/1999 untuk penetapan Otonomi Daerah, dalam perkembanganya kemudian diganti menjadi UU 32 dan 33/2004, yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintahan di  daerah terutama di wilayah kabupaten untuk mengelola wilayahnya. Seiring dengan berjalannya waktu pengintegrasian semangat otonomi daerah ke dalam pelaksanaan pemerintahan daerah mengalami berbagai gejolak. Beberapa kabupaten daerah yang mampu bekerja secara efisien  memberikan terobosan-terobosan yang cukup berarti, namun di sisi lain lebih banyak daerah yang terjerembab kebangkrutan karena inefisiensi dan kebocoran. Hal lain yang menonjol dari gejolak otonomi daerah adalah masih banyak wilayah perdesaan yang  tertinggal. Dibandingkan dengan wilayah perkotaan,  pada umumnya wilayah perdesaan tersendat pembangunannya, dan  kalau diidentifikasi wilayah perkotaan mewaklili sektor  industri dan wilayah perdesaan mewakili sektor  pertanian.

Continue reading


Leave a comment

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Karo mengadakan Pelatihan Fasilitator Sistem Informasi Desa

 

WP_20160425_10_16_06_Pro.jpg

Gambar: Peserta Pelatihan Fasilitator SID di Ruang Rapat Asisten Kab. Karo, Kabanjahe, Sumatra Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) mengadakan Pelatihan Fasilitator Sistem Informasi Desa (SID) untuk Kebencanaan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, Senin-Selasa (25-26/4) di Ruang Rapat Asisten Setda, Kantor Bupati Kabupaten Karo.

Pada hari Senin (25/4), acara Pelatihan Fasilitator Sistem Informasi Desa (SID) untuk Kebencanaan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, dr. Saberina, MARS, dihadiri 19 orang dari perwakilan 7 desa percontohan dan 5 kecamatan, Desa Perbaji, Payung, Pintumbesi, Kuta Rakyat, Sukameriah, Bekerah, Simacem, Kecamatan Namanteran, Tiganderket, Payung, Simpang Empat dan Merek, dengan fasilitator dari UNDP, BPBD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPMPD, Bagian Pemerintah Desa, Dinas Kominfo Kabupaten Karo.

Dalam sambutannya, dr. Saberina, MARS, menyampaikan, SID ini sangat berguna untuk mendukung pelayanan publik di desa dan juga sebagai kesiapsiagaan data di desa-desa yang rawan erupsi Gunung Sinabung,  diharapkan peserta pelatihan bisa menjadi tentor bagi desa-desa lainnya serta desa-desa yang rawan di Sinabung bisa dikembangkan lagi.

Sementara dalam sesi pelatihan, Asisten Pemerintahan Setda, Drs. Suang Karo-Karo, mengatakan pentingnya SID dalam pembangunan desa, diharapkan para fasilitator desa yang dilatih bisa menjadi fasilitator bagi desa lainnya. Selain itu disampaikan aka nada pelatihan system keuangan desa dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pelatihan ini, disampaikan materi oleh 5 (lima) fasilitator SID Kabupaten Karo, Eva Angela S (Kabag Pemdes), Asmahera Sinulingga (Dinas Kominfo), Jhon Afri (BPBD), Megasari Br Sembiring BPMPD) dan Joni Tobing (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) serta Jeffri Argon dan Humam Zarodi (UNDP), dengan materi visioning SID, instalasi dan penggunaan aplikasi SID, cleaning data kependudukan, pemetaan kebutuhan data serta simulasi pelayanan publik.

Salah seorang fasilitator SID Kabupaten Karo, Eva Angela, SS, MM, sekaligus sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Setda Kabupaten Karo, menyampaikan, SID dapat  lebih memudahkan pelayanan publik di desa sehingga meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Harapannya, dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah desa, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintan desa akan meningkat. Hal ini mendorong tercapainya pembangunan desa yang lebih baik. SID juga diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan harmonisasi yang baik antar aparatur pemerintahan desa.

Dalam sesi diskusi, Penjabat Kepala Desa Kutarakyat, Sastrawan Ginting, menyampaikan, SID sebagai salah satu wadah informasi tentang desa yang sangat akurat dan valid, aplikasi SID mudah dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Harapannya, SID bisa menjadi sumber data yang sangat akurat dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Nova Melda Ginting, peserta pelatihan dari Kecamatan Naman Teran, menyampaikan, SID mendukung penyediaan basis data yang akurat dan bisa diupdate secara berkala, pelayanan kepada masyarakat lebih lancar. Sehingga pekerjaan di tingkat kecamatan menjadi lebih lancar. Harapannya, semua desa di Kecamatan Naman Teran yang berjumlah 14 desa, bisa menerapkan SID.

Karo, 25 April 2016 – Author: Humam Zarodi  – Photo: Jeffri Argon
Kontak Media:
Humam Zarodi
Management Information System Associate
Sinabung Recovery Support Project – UNDP
Telepon : +62 813 2878 1680
Email  : humam.zarodi@undp.org
Jeffri Argon
Government Liaison for Data Management
Sinabung Recovery Support Project – UNDP
Phone: +628994659530
Email:  jeffriargon@hotmail.com


Leave a comment

BELAJAR NULIS: Dinamika Pengelolaan Kelapa dan Implikasi Ekonominya

Akhirnya sampai juga di bab hasil dan pembahasan tesis, tapi rasanya sangat-sangat banyak yang kurang pas, mohon, terutama pakar ekonomi dan pakar kelapa kasih konsultasi dan masukan GRATIS kalau berkenan..:D

1. Dinamika Sosial dalam Pengelolaan  Kebun Kelapa

Merujuk pada Jary/Jary (Sayogyo, 2002) dinamika sosial itu mencakup pada hal-hal seperti di bawah ini:

  • Perkembangan teknologi
  • Konflik sosial
  • Permasalahan integrasi sosial diantara bagian-bagian dalam masyarakat
  • Dampak ideologi yang mempengaruhi tindakan dan perilaku sosial, misalnya hubungan antar etika agama, ideologi kapitalisme

Pengelolaan kebun kelapa di Sungai Geringging juga tidak luput dari dinamika sosial karena masyarakat pada masa sekarang sangat menginginkan adanya penemuan dan pendapatan-pendapatan baru demi kemajuan sosial ekonomi yang mereka idamkan.         Besarnya pendapatan petani sendiri akan mempengaruhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan. Namun menurut Abraham Maslow (1994)  dasarnya semua manusia memiliki ebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi.
Continue reading


Leave a comment

Catatan Untuk EfBi

kasus2 menyangkut facebook yang belakangan terjadi… siapa sebenarnya yang harus disalahkan?…gak jelas bener sih…yang gw tau…ada demand, juga ada supply….namun kalo dipikir-pikir fb sebagai media yang digunakan untuk kasus penculikan..prostitusi..penipuan..dl juga harus disalahkan…kenapa?

karena fb terkesan memang menyediakan media untuk titik temunya demand dan supply tersebut…
seharusnya komunikasi di fb dibiarkan transparan…gak perlu ada fasilitas message…chatting…segala macam..

Continue reading


Leave a comment

BELAJAR NULIS: kontroversi rokok

lagi2 ribut soal rokok…ada seorang perokok di mall.. yg memaki-maki seorang ibu yang lagi bersama anaknya..dan bnyk kasus2 lain
…bagi saya yg bukan perokok (ya katakan saja seperti itu..walau kadang saya suka embat rokok teman hahahah)…saya tidak pernah mempermasalahkan soal merokok di ruang publik..saya sering di asapi…oleh teman2 saya….begitu anak2 saya sering di asapi oleh ..kakek..opa nya ..dll..menurut saya isu soal rokok ini mengganggu kesehatan…masih belum jelas kebenarannya…kalau memang rokok merusak kesehatan…kenapa sampai sekarang…rokok masih bebas dijual??..suatu hari saya ikut menjaga mini market teman saya…ya tidak mengejutkan lagi barang yg paling laku di beli di sana adalah rokok…bagaimana kita menyikapinya??..sekali lagi bagi saya tidak masalah rokok itu di ruang publik..tapi bagi non-perokok lain hal itu..tidaklah..menyenangkan…ya mungkin..perlu di cari Continue reading


Leave a comment

BELAJAR MENULIS LAGI: Otonomi Daerah dan Desentralisasi (atau Liberalisasi?) Pangan

Mumpung lagi ramai soal penyajian singkong untuk penganan miting/rapat/workshop – dll, perkenankan saya untuk membuat tulisan (dari presentasi saya sebelumnya yang sukses membuat ngantuk orang-orang yang tidak setuju beras diganti singkong, jagung) ya betul ini tulisan ini ngambil dari outline presentasi saya, jadi maaf kalau tulisannya cenderung seperti amatir, namanya juga belajar menulis

 

pangan

 

Otonomi Daerah

Pada dasarnya dilakukan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Disusun UU 22/1999 dan UU 32/1999 untuk penetapan Otonomi Daerah, dalam perkembanganya kemudian diganti menjadi UU 32 dan 33/2004
Continue reading