Mumpung lagi ramai soal penyajian singkong untuk penganan miting/rapat/workshop – dll, perkenankan saya untuk membuat tulisan (dari presentasi saya sebelumnya yang sukses membuat ngantuk orang-orang yang tidak setuju beras diganti singkong, jagung) ya betul ini tulisan ini ngambil dari outline presentasi saya, jadi maaf kalau tulisannya cenderung seperti amatir, namanya juga belajar menulis

 

pangan

 

Otonomi Daerah

Pada dasarnya dilakukan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Disusun UU 22/1999 dan UU 32/1999 untuk penetapan Otonomi Daerah, dalam perkembanganya kemudian diganti menjadi UU 32 dan 33/2004

Peran Pangan

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam skenario  pembangunan, diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya merupakan hak azasi manusia, sebagaimana di sebutkan dalam UU 18/2012

Dunia merasa perlu menjaga ketahanan pangan, namun bukan untuk menjaga kesejahteraan petani, lebih untuk menjaga agar dunia tidak kelaparan.

Masalah pangan lebih  cenderung untuk menjadi  masalah global, tapi masalah petani lebih cenderung  menjadi masalah lokal

Cara jaringan berpikir global dan lokal, harus ada keseimbangan, jika menjadi menjadi masalah global maka solusinya menjadi kebijakan gobal, sebaliknya jika menjadi masalah lokal, kebijakan menjadi lokal pula.

 

Pangan dan Budaya Lokal

Indonesia  terdiri dari beragam suku, beragam budaya, begitu juga makanannya. Pada awal kemerdekaan dengan beragamnya suku ini ditandai dengan beragam pula makanan pokok yang dikonsumsi oleh penduduk Indonsia (Nasi di Jawa, Sumatra – Jagung di Madura – Sagu di Indonesia Timur), dll

Suksesnya transmigrasi dan program swasembada  beras di Orba, menyebabkan  konsumsi nasi/beras meningkat dan menjadi makanan pokok yang umum dan menjadi komoditas strategis di seluruh wilayah Indonesia.

Namun dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, maka, daerah menjadi otonom, nilai-nilai lokal pun mengemuka, semangat rasionalitas sebagai pengemban amanat rakyat membuat pemerintah daerah pun mulai meninggalkan nilai-nilai lama warisan kolonial dan orde-orde sebelumnya

Suksesnya pembangunan sosio-ekonomi, begitu juga dengan informasi yang semakin terbuka, mampu meningkatkan daya kritis dan pengetahuan masyarakat, sehingga konsep-konsep pemaksaan yang berasal dari pemerintah orde sebelumnya seperti KB, Transmigrasi, dll  seperti menjadi barang yang kuno.

 

Semakin Menyempitnya Areal Sawah

Pada masa sekarang areal sawah pun semakin terdesak, begitu juga intensifikasi sulit dilaksanakan karena, bertambah pesatnya jumlahpenduduk dan meningkatnya daya kritis, serta bertambahnya kepentingan-kepentingan dalam pembangunan.

Disisi lain dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan pangan meningkat, sebagian besar makan pokok rakyat adalah beras yang berasal dari sawah yang tanahnya semakin sulit, impor beras pun dilakukan

 

UU No. 18 2012 dan Dasar Kebijakannya

Bahwa Indonesia tidak boleh dikendalikan pihak manapun dalam hal kebijakan pangan dan impor pangan pokok merupakan pilihan terakhir dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan

Bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri

UU 18/2012 tentang pangan itu didalamnya terkandung misi memberi kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan pangan. Maksudnya agar potensi pangan daerah bisa tergali dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di daerah.

 

Pro dan Kontra Desentralisasi Pangan

Pro:

  • Ketahanan pangan kita harus diselamatkan, jika masyarakat mengalami rawan pangan, maka kita menjadi bangsa lemah, stabilitas negara pun bisa terganggu akibat banyak rakyat kelaparan, jalan yang terbaik untuk mengendalikan ketahanan pangan pada masing-masing daerah adalah mengembalikan nilai-nilai lokal yang terdapat di daerah, sehingga ketergantungan pada beras yang memerlukan lahan sawah yang besar pun akan dikurangi”
  • Kemudian suatu daerah akan  mampu memproduksi, mengolah, dan memasarkan pangan berkualitas serta sesuai dengan karakteristik dan perilaku konsumsi pangan masyarakatnya

Kontra

  • Walaupun nantinya di pusat akan dibentuk badan khusus yang berwenang dalam pengelolaan pangan ini, namun kemampuan pemda untuk mengelola pangan secara mutlak diragukan, Menggali potensi pangan lokal memang penting, namun pengalaman selama ini membuktikan bahwa pemda tidak mampu mengelola komoditas pangan dengan baik, malah nantinya bisa ditunggangi kepentingan asing dalam hal komoditas pangan ini yang dapat menimbulkan  Liberalisasi Pangan”

 

Bahaya Liberalisasi

ada  konsekuensi dari liberalisasi yang harus kita antisipasi secara matang, yaitu:

1)      Terjadinya fenomena “global consumption, local income”, yaitu para pekerja yang bekerja dengan tingkat pendapatan lokal dipaksa untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang telah mengglobal.

2)      Berlakunya “law of one price” (hukum satu harga), sebagai contoh harga bensin di negara kaya akan cenderung sama dengan di negara miskin, padahal perbedaan pendapatan di antara masyarakatnya jauh.

3)      Terjadinya kecenderungan yang menang akan terus-terusan menang (the winner-takes-all society), di sini liberalisme akan melahirkan masyarakat yang dikotomis, pemenang dan pecundang.

Hal-hal di atas bisa kita lihat kepada apa yang disebut “Gelombang McDonaldisasi”. Manfaat konstruktif dari liberalisasi hanya akan dapat diperoleh oleh negara yang sabar dan sistematis dalam menggunakan logika-logika pembangunan, mereka yang tergesa-gesa cenderung menjadi korban atau mangsa kekuatan ekonomi global.

 

 

Usaha Yang Diperlukan Dalam Desentralisasi Pangan

  • Fakta tentang Desentralisasi: Ada daerah yang mampu bekerja secara efisien  memberikan terobosan-terobosan yang cukup berarti, namun di sisi lain lebih banyak daerah yang terjerembab kebangkrutan karena inefisiensi dan kebocoran serta utang daerah yang membengkak.Usaha untukmengatasi kebocoran dan korupsi inilah yang harus menjadi FOKUS AWAL dalam mengusahakan desentralisasi yang sukses.
  • Mindset birokrasi daerah yang selama ini terpengaruh warisan feodalisme, kolonialisme dan orde baru (yang sangat sentralistik) harus diubah, jangan lagi bertindak sebagai penguasa yang senantiasa harus dilayani, namun pemerintah seharusnya bisa berkoordinasi dengan rakyat, pihak swasta dalam ketahanan pangan, karena masalah ketahanan pangan merupakan masalah lintas daerah, lintas sektor yang mempengaruhi banyak orang
  • Beberapa  ahli telah menyarankan berbagai usaha untuk memperbaiki kinerja, salah satunya adalah semangat enterpreneurship/kewirausahaan ke dalam birokrasi pemerintah, kewirausahaan ini bukan diartikan menjadikan pemerintahan sebagai bisnis/usaha untuk memperkaya diri sendiri, namun lebih kepada semangat melayani masyarakat, juga semangat untuk tidak selalu berada di “zona aman”, membuat inovasi. Jangan berpikir dulu untuk bagaimana mendapatkan jutaan rupiah, namun pikirkan dulu bagaimana untuk melayani jutaan orang.
  • Juga harus diperhatikan jika pemerintah pusat nantinya akan membentuk badan khusus yang berwenang dalam pengelolaan pangan ini, fungsinya nanti jangan sampai tumpang tindih dengan badan lain seperti Bulog, Badan Ketahanan Pangan dan badan-badan pangan lainnya
  • Faktor utama tingginya harga pangan dalam negeri jika dibandingkan dengan pangan impor ialah rantai perdagangan yang panjang. Sehingga diperlukan penguasaan lahan, infrastruktur, teknologi, kontinuitas, dan produksi yang lebih baik bagi petani lokal agar tidak ladang subur bagi rentenir pengepul, bahkan pihak luar/asing untuk meraup keuntungan. Desentralisasi pangan dengan cakupan pemasaran yang relatif sempit (dalam satu kabupaten/kota atau provinsi) dapat memperpendek rantai tersebut.
  • Menggerakkan dan memperkukuh pasar serta  usaha perekonomian lokal. Dengan demikian harga komoditas dapat terjangkau karena rantai perdagangan pendek akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya memperkukuh stabilitas perekonomian nasional.
  • Memperkuat kelembagaan masyarakat. Teritori yang sempit dan kedekatan masyarakat menjadi modal sosial yang baik untuk perkembangan kelembagaan masyarakat, seperti kelembagaan petani, nelayan, buruh, dan pedagang. Masyarakat yang terlembagakan dengan baik dapat menjalankan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan.

 

Sumber:

v  Todaro dan Smith, “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga” Edisi ke-9, 2009

v  Budi Winarno, “Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus”), 2012

v  Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan”, 2012

v  Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin, 2010, Pembangunan Wilayah: Perspektiff Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. LP3ES

v  Sajogyo-Pudjiwati Sajogyo, “Sosiologi Pedesaan (Kumpulan Bacaan)”, 2011, UGM Pres

v  Sunita Almatsier, “Prinsip Dasar Ilmu Gizi”, 2001, GPU

v  Hendrawan Supratikno, “Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri”, 2011

v  Ahmad Erani Yustika (Editor), “Menjinakkan Liberalisme, Revitalisasi Sektor Pertanian”, 2005

v  Mudrajat Kuncoro, “Ekonomika Pembangunan”, 2010

v  Penny DH, “Masalah Pembangunan Pertanian Indonesia”

v  George Ritzer, “Ketika Kapitalisme Berjingkrang”

v  Robert Chambers, “Pembangunan Desa – Mulai Dari Belakang”, 2000

v  UU No. 18/2012 (http://tanamanpangan.deptan.go.id/doc_pengumuman/UU_Pangan_No.18_.pdf)

http://sammy-ekonomiku.blogspot.com/2008/05/liberalisme-pembangunan-ekonomi.html

http://ahmaderani.com/dampak-liberalisasi-pertanian.html

http://aininursyafaah.wordpress.com/2010/09/15/liberalisme-pertanian-membunuh-petani-kah/

http://arifsetiawan06.blogspot.com/2011/12/liberalisme.html

http://www.alumniits.com/index.php/berita/1135-liberalisasi-pertanian-dan-infrastruktur-beri-kontribusi-pelanggaran

http://rifqiebrinkz.blogspot.com/2012/09/dampak-liberalisasi-pertanian-terhadap.html

http://agritusi.com/archives/25

http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/05/13/otonomi-pangan-dan-desentralisasi-komoditas-462551.html

http://arpansiregar.wordpress.com/2012/12/25/dasar-pertimbangan-uu-nomor-18-tahun-2012-tentang-pangan/

http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Mono26-4.pdf