Otonomi daerah pada dasarnya dilakukan guna mendekatkan pemerintah kepada rakyat, dengan begitu pemerintah akan lebih responsif terhadap rakyat dan dinamikanya secara lokal, bertolak belakang dengan pemerintahan yang sangat sentralistrik. Dengan terjadinya reformasi di tahun 1998, maka di susun pula kebijakan dalam  reformasi politik, salah satunya berupa UU 22 No. Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 1999, yang menetapkan mengenai “otonomi daerah”, yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintahan di  daerah untuk mengelola wilayahnya. Dalam perkembangannya, kedua Undang-undang itupun diganti dengan UU No. 32 dan No. 33 Tahun 2004. Namun keberhasilan implementasi Undang-undang ini masih dalam proses.

Ada daerah yang mampu bekerja secara efisien  memberikan terobosan-terobosan yang cukup berarti, namun di sisi lain lebih banyak daerah yang terjerembab kebangkrutan karena inefisiensi dan kebocoran serta utang daerah yang membengkak.

Lalu dalam hubungan antara implementasi otonomi daerah dengan birokrasi, sesuai pandangan Max Webber “pemerintahan yang birokratis unggul dari sisi friksi, biaya material, sehingga mencapai titik optimal dalam pengelolaan pemerintahan”. Namun kenyataannya birokrasi sekarang justru menjadi simbol kemacetan, ketidakefisienan, korupsi, yang terus menerus. Hal itu disebabkan oleh hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dengan  variabel-variabel lingkungan di sekitar birokrasi yang juga salah. Salah satu variabel lingkungan itu bisa kita sebutkan adalah pemborosan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung. Kita bisa bayangkan setiap calon Kepala Daerah harus mengeluarkan biaya-biaya yang berjumlah milyaran rupiah agar dia terpilih menjadi Pimpinan suatu daerah, sudah jelas jika biaya-biaya tersebut nantinya akan dia perhitungkan sebagai modal yang harus dia kembalikan lagi sewaktu dia menjadi pimpinan. Hal itu tentunya akan mengarah pada kecendrungan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang megakibatkan gagalnya pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Tentu saja banyak faktor-faktor yang digunakan untuk menjelaskan pertanyaan sebab-sebab kegagalan pengelolaan pemerintahan daerah, dan sebagai pertanyaan yang lebih lanjut apakah kegagalan-kegagalan pelaksanaan otonomi daerah itu disebabkan karena sistem Pilkada Langsung  yang dianggap terlalu boros sehingga dijangkiti penyakit korupsi.

 

Kepentingan Pilkada Langsung

Pilkada merupakan momentum politik penting dalam demokrasi Indonesia, Pilkada mengembalikan hak-hak rakyat untuk mementukan langsung pemimpinnya, memunculkan pemimpin aspiratif, menciptakan stabilitas politik di daerah yang sekarang lebih otonom. Kebijakan Pilkada langsung sebagai proses pembelajaran demokrasi di tingkat lokal seiring dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah. Harapannya dengan Pilkada langsung, otonomi daerah bisa berjalan maksimal sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Pilkada langsung juga diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di daerah, karena prinsipnya Pilkada dan otonomi daerah mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan berbagai rumusan kebijakan di daerah, maka diharapkan daerah dapat melakukan pembangunan yang adil dan merata. Dapat kita lihat pada awal pelaksanaan Pilkada langsung masyarakat pun antusias , hal ini tidak saja berkaitan dengan terbukanya aspirasi dalam memilih Kepala Daerahnya secara langsung, melainkan juga berkenaan dengan begitu besarnya harapan dan kepercayaan terhadap Kepala Daerah yang mereka pilih secara langsung.

Menurut Djohermansyah Djohan (dalam buku Hery Susanto), ada lima hal penting dari kehadiran Pilkada langsung

1.      Mengurangi arogansi DPRD yang selama ini mengklaim sebagai satu-satunya perpanjangan suara  dan kepentingan rakyat.

2.      Membatasi peran dan fungsi DPRD yang selama ini terlalu memegang fungsi memlilih, meminta pertanggungjawaban, dan memberhentikan Kepala Daerah.

3.      Menghasilkan Kepala Daerah yang bermutu di mata masyarakat, karena dipilih secara ketat dan langsung oleh masyarakat.

4.      Mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih stabil, produktif dan efektif.

5.      Mengurangi praktik politik uang

Sesungguhnya amanat penyelenggaraan Pilkada lebih dahulu hadir dan digulirkan dalam UUD 1945 daripada pemilihan Kepala Pemerintahan (Presiden) langsung. Perubahan amandemen Pilkada langsung diamanatkan tahun 2000, setahun sebelum pemilihan Presiden langsung, kendati demikian pelaksanaa Pilkada dilaksanakan, setelah pemilihan Presiden langsung yang dilaksanakan pada 5 Juli (putaran pertama) dan 20 September (putaran kedua) 2004.

Menurut Saldi Isra, sekalipun amanatnya lebih dahulu namun namun rumusan yang dihasilkan amandemen Pilkada langsung tidak setegas  dan sejelas pemilihan langsung Presiden. Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 hanya menyatakan gubernur, bupati dan walikota masing-masing kepala pemerintahan dipilih secara demokratis. Anak kalimat “dipiliih secara demokratis” memunculkan polemik, namun kemudian mereda setelah disadari jika Presiden dipilih langsung, niscaya Kepala Daerah harus dipilih langsung juga.

 

 Dampak Pilkada Langsung Terhadap Pembangunan Daerah

Dalam Pilkada langsung, banyak faktor yang  menjadikan seorang tampil menjadi pemenang. Sebutkanlah, ada partai politik yang mengusung, ketokohan pasangan kandidat, track record, demikian juga faktor dana pun tidak bisa dielakkan karena kandidat butuh biaya untuk kampanye dan memobilisasi pendukungnya. Tegasnya, semua faktor di atas harus bersatu dan bertautan satu sama lainnya. Namun dalam  perjuangan kampanye setiap calon Pilkada tentu berbeda-beda komposisinya di antara 4 faktor itu, ada yg didukung parpol besar, tapi individunya kurang punya citra, dananya juga kurang, atau parpolnya kecil tetapi citra si calon bagus dan dananya juga bagus

Namun jelas salah satu hal yang mengemuka dalam Pilkada adalah biaya kampanye yang  besar untuk memenangkan Pilkada, bisa dibilang dikisaran angka 20-50 miliar rupiah bahkan lebih.  Dengan besarnya biaya tersebut tentu pemenang Pilkada akan dengan sendiri akan memikirkan bagaimana mengembalikan “modal” pemenangan Pilkada tersebut. Dengan gaji yang tidak akan memenuhi pengembalian modal Pilkada tersebut, maka pejabat pemenang Pilkada akan mencari usaha bagaimana mengembalikan modal tersebut. Demikian juga calon yang gagal memenangi Pilkada tersebut bisa jadi mendekati pejabat yang sebelumnya menjadi lawan politiknya, sehingga usaha-usaha yang ditenggarai bersifat KKN akan ditemui selama pejabat itu menjadi Kepala Daerah tersebut. Bahkan praktik usaha pejabat yang berisikan hubungan integral antara pejabat dengan keluarganya, misalnya anaknya atau  bisnisnya, sudah berlangsung lama, seperti yang diceritakan oleh Boyd R. Compton. Kekhasan usaha ini KKN ini lebih lanjut menurut Compton adalah kehidupan bisnisnya hampir semuanya mengandalkan pada pesanan atau proyek pemerintah, melalui kekuasaannya si pejabat memilii akses kepada modal, berada dalam posisi melindungi dirinya dan memukul saingan dengan berbagai cara, mulai dari memberi izin pemeri tah, menyetujui pinjaman pemerintah, memberi izin pemakaian kendaraan atau aset operasional pemerintah, memberi pesanan proyek-proyek  pemerintah semata-semata untuk kelangsungan usahanya.

Dapat dilihat dari situs Merdeka Online  “Daftar Kepala Daerah yang Terlibat Korupsi” ((http://www.merdeka.com/khas/daftar-kepala-daerah-terlibat-korupsi-kepala-daerah-korup-4.html), jumlah 24 Kepala Daerah tersebut bisa jadi masih merupakan gunung es, masih banyak kasus lain yang belum terungkap. Hal inilah yang menjadikan pembangunan di daerah tidak merata, akibat terciptanya raja-raja kecil di daerah,  walaupun untuk beberapa kasus ada daerah yang bisa lebih maju pada era otonomi daerah ini seperti kabupaten Kutai Kertanegara, namun di sisi lain kepala daerahnya Syaukani HR malah terlibat kasus korupsi.  Dengan demikian  pembangunan di daerah bukannya semakin maju,  tapi malah mengalami kemunduran diarnai dengan carut-marutnya kasus-kasus KKN tersebut.

Selain kasus-kasus KKN, Pilkada juga sering diikuti oleh aksi-aksi kekerasan, vandalis, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kalah dalam Pilkada,  akibat mereka tidak menerima hasil dari Pilkada tersebut.

Untuk mengatasi hal tersbut maka akan lebih baik jika kebijakan Pilkada ditinjau kembali, dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran kebijakan apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kebijakan Pilkada tersebut.

Saran dan Kesimpulan

Saran-saran kebijakan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki Pilkada dapat dimulai dari sistem keuangan Pilkada tersebut, lalu sistem pemilihan Pilkada tersebut juga harus diperbaiki, bahkan kalau perlu sistem Pilkada itu ditentukan oleh kebijakan yang diatur oleh daerah otonomi masing-masing sesuai dengan kesiapan serta kondisi budaya dan sosio-politik masyarakat dan aparat daerah tersebut.

Namun yang paling penting diperhatikan dahulu adalah soal sistem keuangan dalam Pilkada, yang terutama berhubungan dengan pemborosan biaya kampanye dan biaya Pilkada itu sendiri. Untuk menekan pemborosan biaya kampanye yang nantinya akan mengawali kecendrungan kasus KKN oleh pejabat yang memenangi Pilkada, sudah seharusnya ditetapkan kebijakan pembatasan biaya keuangan untuk kampanye, mungkin ditetapkan angka yang rasional antara  500 juta sampai 1,5 milyar rupiah adalah batas maksimal yang  dibelanjakan oleh masing-masing calon untuk melaksanakan kampanye. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembatasan biaya kampanye itu, diperlukan badan eksternal yang menjadi auditor biaya kampanye tersebut.

Kemudian untuk menekan pemborosan biaya Pilkada, seperti pengadaan surat suara, kotak suara dan lain-lain. sudah saatnya dilakukan cara pemilihan langsung alternatif seperti melalui media online. Di negara lain sudah menjadi hal biasa jika warga negaranya berada di luar negri mereka akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengikuti pemilu langsung. Demikian juga untuk menekan pemborosan dalam pengadaan fasilitas Pilkada, badan auditor eksternal perlu melakukan pengawasan lebih ketat. Demikian juga  jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada, proses hukumnya harus lebih cermat, efisien dan efektif

Kemudian hal lain selain sistem keuangan Pilkada, sistem pemilihan Pilkada ini juga harus dipikirkan jika pengaturan sistem keuangan di atas tidak memungkinkan. Mengingat kondisi budaya, sosio-poiltik di setiap daerah  tentunya perlu dikaji juga kesiapannya masyarakat dan aparatnya dalam menjalani dan menyikapi Pilkada ini. Tidak semua masyarakat siap dengan pemilihan langsung ini, bahkan ciri-ciri masyarakat Indonesia kebanyakan sebenarnya lebih kepada musyawarah dan mufakat, jadi sistem voting seperti pemilihan langsung ini masih menjadi hal yang baru bagi bangsa kita yang sedang belajar dan mencari jati diri dalam demokrasi. Peran anggota legislatif sebagai wakil rakyat dalam pemilihan Kepala Daerah diperlukan, sehingga Pilkada bersifat menjadi tidak langsung. Namun berdasarkan pengalaman di masa orde baru, sudah seharusnya jika sistem Pilkada melalui DPRD ini perlu diawasi ketat, jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan yang baru.  Kemudian hal lain yang harus dipikirkan adalah mengingat terlalu banyaknya partai politik (12 sampai tahun 2013), maka musyawarah dan mufakat akan sulit dicapai oleh DPRD, terlalu banyaknya partai politik juga akan memperbanyak konflik kepentingan. Sehingga perlu juga dipikirkan kebijakan partai-partai politiik yang kecil-kecil harus berkoalisi dengan partai-partai besar dalam pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung ini.

Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak mungkin dilakukan, alternatif lain adalah memperpanjang waktu antar Pilkada langsung, tidak 5 (lima) tahun sekali namun 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun sekali, di beberapa negara seperti Perancis sistem pemilu seperti ini sudah dilaksanakan.Secara logika penulis adalah, jika pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun, maka dalam 2 (dua) tahun pertama pemenang Pilkada akan berusaha mengembalikan modal pemenangan Pilkada, kemudian 2 (dua) tahun terakhir (kalau jatahnya mengikuti Pilkada belum habis), dia akan fokus untuk memenangkan Pilkada berikutnya untuk mempertahankan kekuasaannya lagi. Jadi Kepala Daerah itu hanya punya 1 (satu) tahun untuk memikirkan pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun tersebut. Demikianlah apabila Pilkada dilaksanakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun sekali maka kelebihannya, adalah:

a)      Kepala Daerah punya lebih banyak waktu dan lebih fokus dalam pembangunan daerahnya

b)      Ketika pemerintahan berjalan Kepala Daerah diduga  melakukan praktik KKN, maka masyarakat tidak ragu-ragu lagi dalam meng-impeach kepada daerahnya. Contoh: kalau Pilkada 5 (lima) tahun sekali, ditemukan di tahun ke-empat Kepala Daerah melakukan kecurangan, secara psikologis masyarakat kebanyakan merasa, tanggung 1 (satu) tahun lagi dia berkuasa, proses hukumnya saja nanti bisa berlangsung bulanan atau tahunan, hal ini kemungkinan kecil terjadi jika pemilu 7 (tujuh) atau  8 (delapan) tahun sekali.

c)       Pemborosan penyelanggaraan Pilkada seperti pengadaan fasilitas kotak suara, kertas suara dan lain-lain bisa ditekan

Demikianlah saran-saran dan kesimpulan yang bisa penulis hadirkan dalam pembahasan mengenai kebijakan Pilkada langsung maupun tidak langsung. Hal-hal di atas tersebut mungkin mempunyai kelebihan juga kekurangan. Namun sejalan dengan masih dalam proses belajarnya kita dalam berdemokrasi,  dan juga seprti diwartakan oleh Rakyat Merdeka Online, “kebijakan pemerintah dalam membuat aturan pemilukada yang dinilai hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh substansinya”,  mungkin saja saran-saran kebijakan tersebut bisa dipertimbangkan.